ALASAN PEMDA HARUS SEGERA CAIRKAN TUNJANGAN PROFESI GURU

ALASAN PEMDA HARUS CAIRKAN TUNJANGAN PROFESI GURU
Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, kondisi guru bukan PNS sangat jauh berbeda dengan guru PNS daerah yang tersebar di 34 provinsi, dan 511 kabupaten kota di Indonesia.

Sebanyak 775.376 guru PNS Daerah atau 78 persen dari 990.482 total guru yang menjadi sasaran penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah masih belum mendapatkan TPG PNS Daerah.

"Padahal, mereka telah mendapatkan SKTP Guru PNS Daerah bersamaan dengan penerima tunjangan guru bukan PNS," kata Sumarna, Kamis (2/4).

Menurut dia, TPG merupakan hak guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 16 ayat 2 menyebutkan, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok.

TPG memiliki dua mekanisme, yaitu mekanisme dalam APBN bagi guru bukan PNS. Kedua, mekanisme dana transfer dalam APBD bagi guru PNS Daerah. Dasar hukum penyaluran TPG PNS Daerah dan TPG Bukan PNS tahun 2015 adalah Peraturan Presiden nomor 162 tahun 2014 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2015.

Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah dan Desa, dan PMK nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Tujuan pemberian TPG PNS Daerah untuk meningkatkan mutu guru PNSD sebagai penghargaan atas profesionalitas berdasarkan amanat UU  Guru dan Dosen. Antara lain, mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Juknis Penyaluran TPG PNS Daerah Melalui Mekanisme Transfer Daerah menjelaskan, transfer dana TPG PNS Daerah dari kas negara ke kas daerah dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun atau setiap triwulan.

Besarannya adalah 30 persen pada triwulan satu, 25 persen pada triwulan dua, 25 persen pada triwulan tiga, 20 persen pada triwulan empat. Rentang waktu pembayaran periode pertama, Januari-Maret 2015 dibayarkan di awal April 2015. Periode kedua April-Juni 2015 dibayarkan di awal Juli.

Periode ketiga, Juli-September 2015 dibayarkan awal Oktober 2015. Periode keempat Oktober-Desember 2015 dibayarkan pada awal Januari 2016. Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, melaporkan penyaluran TPG PNS Daerah paling lambat di akhir April 2015 untuk laporan triwulan satu.

Kemudian, laporan triwulan dua paling lambat akhir Juli 2015, laporan triwulan III paling lambat akhir Oktober 2015, dan laporan triwulan IV paling lambat akhir  Desember 2015.(boy/jpnn)

Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi Pendidikan

Muhammad Faiq Dzaki

Saat ini sedang berlangsung perubahan paradigma manajemen pemerintahan. Beberapa perubahan paradigma manajemen pemerintahan tersebut antara lain:

Petama, orientasi manajemen yang sarwa negara ke orientasi pasar. Dalam kaitan ini, aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengolah dan menetapkan kebijaksanaan untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Kedua, orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian ke demokrasi. Berkaitan dengan hal ini, pendekatan kekuasaan bergeser arahnya ke sistem yang lebih mengutamakan peranan rakyat. Kedaulatan rakyat akhirnya menjadi pertimbangan utama dalam tatanan yang demokratis.

Ketiga, sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di satu tangan melainkan dibagi ke beberapa pusat kekuasaan secara seimbang.

Keempat, sistem pemerintahan yang jelas batas dan aturannya seakan-akan menjadi negara yang sudah tidak jelas lagi batasnya (boundaryless organization) akibat pengaruh globalisasi. Keadaan ini membawa akibat tata-aturan yang hanya menekankan tataaturan nasional saja kurang menguntungkan dalam percaturan global.

Fenomena ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan akibatnya desentralisasi pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda lagi. Tentu saja desentralisasi pendidikan bukan berkonotasi negatif, yaitu untuk mengurangi wewenang atau intervensi pejabat atau unit pusat melainkan lebih berwawasan keunggulan. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak efektif karena kurang mempertimbangkan keragaman dan kekhasan daerah.

Disamping itu membawa dampak ketergantungan sistem pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (lokal), menghambat kreativitas, dan menciptakan budaya menunggu petunjuk dari atas. Dengan demikian desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan. Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran di bawah atau masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di kebanyakan negara. Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi1 terinci sbb.:

Pertama, tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan.

Kedua, anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik
dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.

Ketiga, ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah
setempat dan masyarakat yang beragam.

Keempat, penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat

Kelima, tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.

Desentralisasi pendidikan, mencakup tiga hal, yaitu; (a) manajemen berbasis lokasi (site based management); (b) pendelegasian wewenang; dan (c) inovasi kurikulum.

Pada dasarnya manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengurangan administrasi pusat adalah konsekwensi dari yang pertama dengan diikuti pendelegasian wewenang dan urusan pada sekolah. Inovasi kurikulum menekankan pada pembaharuan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan benar dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah. Pada kurikulum 2004 yang telah diberlakukan, pusat hanya akan menetapkan kompetensi-kompetensi lulusan dan materi-materi minimal. Daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan silabus (GBPP) nya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan daerah. Pada umumnya program pendidikan yang tercermin dalam silabus sangat erat dengan program-program pembangunan daerah. Sebagai contoh, suatu daerah yang menetapkan untuk mengembangkan ekonomi daerahnya melalui bidang pertanian, implikasinya silabus IPA akan diperkaya dengan materi-materi biologi pertanian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian. Manajemen berbasis lokasi yang merujuk ke sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada tenaga sekolah, orangtua, siswa, dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan.

Berdasarkan hasil-hasil kajian yang dilakukan di Amerika Serikat, Site Based Management merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan-keputusan pendidikan dalam anggaran, personalia, kurikulum dan penilaian. Studi yang dilakukan di El Savador, Meksiko, Nepal, dan Pakistan menunjukkan pemberian otonomi pada sekolah telah meningkatkan motivasi dan kehadiran guru. Tetapi desentralisasi pengelolaan guru tidak secara otomatis meningkatkan efesiensi operasional. Jika pengelola di tingkat daerah tidak memberikan dukungannya, pengelolaan semakin tidak efektif. Oleh karena itu, beberapa negara telah kembali ke sistem sentralisasi dalam hal pengelolaan ketenagaan, misalnya Kolombia, Meksiko, Nigeria, dan Zimbabwe.

Misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselengaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman, antara lain terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan. Penerapan demokratisasi dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat, dan orangtua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan.

Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Hal ini tercermin dengan adanya kurikulum lokal. Kurikulum juga harus mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional. Proses belajar mengajar menekankan terjadinya proses pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran lingkungan yaitu memanfaatkan lingkungan baik fisik maupun sosial sebagai media dan sumber belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan alat pemersatu bangsa.

Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum di Sekolah

Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Prinsip-prinsip apa yang harus dipenuhi saat seorang pendidik mengembangkan kurikulum? Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan ini, marilah kita ikuti uraian dari blog ptk dan model pembelajaran berikut ini.

Pengertian Kurikulum

Apakah yang dimaksud dengan kurikulum?
Kurikulum, menurut Tyler (1945) dapat didefinisikan dengan menjawab ke-4 pertanyaan berikut ini:
  1. Tujuan pendidikan apa yang harus dicapai di sekolah?
  2. Pengalaman pendidikan apakah yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut?
  3. Bagaimana pengalaman pendidikan ini dapat dikelola secara efektif?
  4. Bagaimana kita dapat menentukan bahwa tujuan pendidikan ini telah dicapai?

Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum

Kemudian, dengan demikian maka langkah-langkah pengembangan kurikulum akan meliputi:
  1. merumuskan tujuan pendidikan.
  2. menyusun pengalaman belajar.
  3. mengelola pengalaman belajar.
  4. menilai pembelajaran.

Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum

Berikutnya marilah kita beranjak kepada prinsip-prinsip yang tetap harus selalu dipegang oleh para praktisi pendidikan (misal guru) dalam mengembangkan kurikulum.

Syaodih Sukmadinata (1997) mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua kelompok : (1) prinsip – prinsip umum : relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas; (2) prinsip-prinsip khusus : prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.

Oemar Hamalik (2001) membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi delapan macam, antara lain:
  • Prinsip Berorientasi Pada Tujuan

Pengembngan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan Nasional. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum mengadung aspek-aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai. Yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup tiga aspek tersebut dan bertalian dengan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional.
  • Prinsip Relevansi (Kesesuaian)

pengembanga kurikulum yang meliputi tujuan, isi dan system penyampaian harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembnagan ilmu pengetahuan dan tegnologi.
  • Prinsip Efisiensidan Efektifitas.

Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Dana yang terbat harus digunakan sedemikina rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar disekolah juga terbatas sehingga harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan tata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Tenaga disekolah juga sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun dalam mutunya, hendaknya didaya gunakan secara efisien untuk melaksanakan proses pembelajaran. Demikian juga keterbatasan fasilitas ruangan, peralatan, dan sumber kerterbacaan, harus digunakan secara tepat oleh sswa dalam rangka pembelajaran, yang semuanya demi meningkatkan efektifitas atau keberhasilan siswa.

  • Prinsip Fleksibilitas

Kurikulum yang luwes mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku. Misalnya dalam suatu kurikulum disediakan program pendidikan ketrampilan industri dan pertanian. Pelaksanaaan di kota, karena tidak tersedianya lahan pertanian., maka yang dialaksanakan program ketrampilan pendidikn industri. Sebaliknya, pelaksanaan di desa ditekankan pada program ketrampilan pertanian. Dalam hal ini lingkungan sekitar, keadaaan masyarakat, dan ketersediaan tenaga dan peralatan menjadi faktor pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kurikulum.
  • Prinsip Kontiunitas

Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-spek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memilik hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikn, tingkat perkembangan siswa. Dengan prinsip ini, tampak jelas alur dan keterkaitan didalam kurikulum tersebut sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.
  • Prinsip Keseimbangan

Penyusunan kurikulum memerhatikan keseimbangan secara proposional dan fungsional antara berbagai program dan sub-program, antara semau mata ajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan praktik, antara unsur-unsur keilmuan sains, sosial, humaniora, dan keilmuan perilaku. Dengan keseimbangan tersebut diaharapkan terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh, yang satu sama lainnya saling memberikan sumbangan terhadap pengembangan pribadi.
  • Prinsip Keterpaduan

Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan, perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsusrnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat inter sektoral. Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuk pribadi yang bulat dan utuh. Diamping itu juga dilaksanakan keterpaduan dalam proses pembalajaran, baik dalam interaksi antar siswa dan guru maupun antara teori dan praktek.
  • Prinsip Mutu

Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan,/media yang bermutu. Hasil pendidikan yang bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diaharapkan.

Prinsip Pengembangan Kurikulum Menurut Herry Hermawan

 Asep Herry Hernawan dkk (2002) mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu :
  1. Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebutmemiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistomologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosilogis).
  2. Prinsip fleksibilitas; dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar bekang peserta didik.
  3. Prinsip kontinuitas; yakni adanya kesinambungandalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.
  4. Prinsip efisiensi; yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.
  5. Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Guru honorer yang tidak berkompetensi jangan berharap bisa diangkat CPNS

Guru honorer yang tidak berkompetensi jangan berharap bisa diangkat CPNS.  Pasalnya, ini hanya guru yang memiliki kompetensi yang bakal diangkat menjadi CPNS.

makalahinyong.blogspot.com
"Sebenarnya guru kita cukup, cuma penyebarannya tidak merata," kata Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Dasar saat konpres di rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan, Senin (30/3).

Hamid yang juga merangkap Plt Sekjen Kemendikbud ini menyebutkan, masalah yang dihadapi saat ini adalah adanya tuntutan guru harus PNS. Apalagi sepertiga guru SD adala honorer.

"Jumlah guru honorer kita adalah 512 ribuan dari 1,6 juta guru di Indonesia. Kalau pengangkatan guru didasari kompetensi fine-fine saja. Masalahnya para kepsek mengangkat guru meski tidak jelas kompetensinya," tuturnya.

Hamid menambahkan, guru honorer ini kemudian dibayar dengan dana BOS sekitar Rp 200 ribu-Rp 300 ribu. Namun, guru honorer itu selalu teriak honornya kecil. Padahal, Pemda memang tidak menganggarkan honor mereka.

"Inikan masalahnya ada di kepsek, kenapa tetap mengangkat honorer padahal sudah ada aturan tidak boleh angkat honorer lagi," tegas Hamid. (Summber : esy/jpnn)

Model Pembelajaran 5E

Model Pembelajaran 5E

Bila pada pembelajaran di kelas anda siswa tampak kurang termotivasi dan anda ingin melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran agar tercipta sikap ilmiah pada diri mereka, maka tidak ada salahnya jika anda mencoba menggunakan model pembelajaran 5E. Melalui model pembelajaran 5E ini diharapkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan dapat lebih bermakna  bagi siswa.
model pembelajaran 5E
Model pembelajaran 5E
Nah, sebelum mencoba menggunakan model pembelajaran yang sangat sesuai dengan standar proses pembelajaran yang diamanahkan oleh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu harus memuat langkah EEK (Eksplorasi, Elaborasi,dan Konfirmasi), maka akan ada baiknya jika kita cermati terlebih dahulu sintaks (langkah-langkah) model pembelajaran ini. Model pembelajaran ini termasuk ke dalam kelompok siklus belajar (learning cycle),yang diberi nama berdasarkan singkatan dari huruf-huruf awal sintaks (langkah) pembelajaran.

Langkah-Langkah (Fase-Fase) Model Pembelajaran 5E

Menurut Bybee (2006), fase-fase dalam model siklus belajar 5E adalah sebagai berikut:
    1. Engagement (Persiapan). Pada fase ini guru mengasses pengetahuan awal (prior knowledge) siswa dan membantu mereka untuk tertarik dengan konsep-konsep baru melalui penggunaan kegiatan singkat untuk memicu rasa ingin tahu. Kegiatan yang dilakukan harus menghubungkan antara pengalaman belajar sebelumnya dengan pengalaman belajar yang akan dilakukan, mengekspos konsepsi awal yang telah dimiliki siswa, dan mengorganisasikan pemikiran siswa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan.
    2. Exploration (eksplorasi). Pada fase exploration (eksplorasi) siswa mempunyai kesempatan melakukan kegiatan di mana konsep yang telah mereka miliki, miskonsepsi, proses belajar dan keterampilan-keterampilan diidentifikasi dan perubahan konsepsi difasilitasi. Siswa dapat menyelesaikan kegiatan laboratorium yang akan membantu mereka menggunakan pengetahuan awal untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru, mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan dan kemungkingan-kemungkinan, dan mendesain dan melaksanakan penyelidikan.
    3. Explanation (penjelasan).Fase explanation (penjelasan) memfokuskan perhatian siswa pada suatu aspek tertentu dari pengalaman belajar mereka pada fase engagement (persiapan) dan exploration (eksplorasi) dan menyediakan kesempatan untuk mendemonstrasikan pemahaman konsep-konsep, keterampilan-keterampilan proses sains, atau tingkah laku tertentu. Fase ini juga menyediakan kesempatan kepada guru untuk secara langsung menyampaikan konsep-konsep, proses-proses, atau keterampilan- keterampilan. Siswa menjelaskan pemahaman mereka terhadap konseo-konsep. Penjelasan dari guru dapat membimbing mereka menuju pemahaman yang lebih mendalam, yang merupakan bagian terpenting dari fase ini.
    4. Elaboration (elaborasi).Pada fase elaboration (elaborasi) guru menantang dan memperluas pemahaman konseptual dan keterampilan-keterampilan siswa. Melalui pengalaman-pengalaman belajar yang baru siswa membangun pemahaman yang lebih dalam dan luas, memperoleh informasi-informasi, dan keterampilan-keterampilan. Siswa mengaplikasikan pemahaman mereka tentang konsep-konsep tertentu dengan melakukan kegiatan-kegiatan tambahan.
    5. Evaluation (evaluasi).Pada fase terakhir dari model siklus belajar 5E ini, yaitu fase evaluation (evaluasi), siswa berupaya mengasses pemahaman dan kemampuan mereka. Selain itu pada fase ini guru juga mempunyai kesempatan untuk mengevaluasi kemajuan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

    Kelebihan Model Pembelajaran 5E

    Menurut Wibowo (2010), penerapan model siklus belajar mempunyai kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan  sebagai berikut:
    1. Meningkatkan motivasi belajar karena pebelajar (siswa) dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran
    2. Membantu mengembangkan sikap ilmiah pebelajar
    3. Pembelajaran menjadi lebih bermakna

    Kekurangan Model Pembelajaran 5E

    Adapun kekurangan penerapan model siklus belajar yang harus selalu diantisipasi adalah sebagai berikut:
    1. Efektifitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran
    2. Menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran
    3. Memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi
    4. Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. 
    Contoh proposal PTK model pembelajaran 5E

    PERSYARATAN PENCAIRAN TUNJANGAN SERTIFIKASI YANG DIBAWA KE BANK


    Berdasarkan informasi yang didapat dari laman P2TK Dikdas, ada beberapa persyaratan berkas yang harus dibawa ketika pencairan dana sertifikasi di Bank, khususnya bagi mereka yang baru pertama kali akan menerima tunjangan. Pencairan tunjangan tentunya jika data guru di cek info PTK sudah valid. 

    makalahinyong.blogspot.comKelengkapan berkas Persyaratan yang harus dibawa guru ke Bank

    Selain mengisi formulir, guru juga diminta untuk membawa dokumen persyaratan
    (Jika rekening sudah aktif dan guru sudah memegang buku rekening dimaksud, abaikan persyaratan tersebut)
    Persyaratan Umum :

    1. Foto Copy KTP
    2. Foto Copy Kartu NUPTK/NRG (jika ada)
    3. Surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan guru di sekolah tersebut dan dicantumkan NUPTK, NRG, Nomor Peserta dan alamat sesuai KTP


    Syarat Khusus :

    1.Apabila terjadi perbedaan NUPTK, guru yang bersangkutan harus membawa fotocopy Sertifikat Pendidik atau SK Tunjangan Profesi pada tahun Anggaran 2013
    2.Apabila terjadi perbedaan nama antara KTP dengan SK dan nama di rekening, guru yang bersangkutan harus membawa surat keterangan dari kepala sekolah yang menerangkan perbedaan tersebut


    Syarat bagi Guru Mutasi :
    Dokumen pada persyaratan umum ditambah dengan :

    1. Copy Surat Keputusan mutasi bagi PNS
    2. Surat Keterangan mutasi dari Yayasan/Komite/Kepala Sekolah bagi guru bukan PNS 

    HIKMAH BEKERJA SEBAGAI OPERATOR / ADMIN SEKOLAH

    Beberapa tahun ini, Operator Sekolah di setiap jenjang pendidikan memiliki tugas yang berat, karena harus entry, kirim, dan cek data terkait dengan seluruh entitas satuan pendidikannya. 

    Proses ini penting karena menjadi dasar utama kebijakan pemerintah terhadap sekolah bersangkutan. Di mana saat ini hampir seluruh data pokok sekolah saat ini telah berbasiskan pada data.

    Di berbagai media masa, media sosial, dan situs online pun pembahasan mengenai Operator Sekolah semakin semarak khususnya yang terkait dengan besaran honorarium bagi Rekan-rekan Operator Sekolah yang besarannya memang belum ditetapkan secara eksplisit dengan payung hukum khusus.


    Sehingga hal  di atas ini memicu beberapa pertanyaan tak terkecuali kepada admin, dan jelas saya pun tak bisa menjawab karena besaran honornya memang tergantung pada kebijakan sekolah masing-masing dalam hal ini tentu Bapak/Ibu Kepala Sekolah sebagai pengambil keputusan akhirnya.

    Namun dalam kesempatan kali ini, saya tidak membahas tentang seberapa besar honorarium bagi Operator Sekolah ini, akan tetapi izinkan saya akan berbagi pengalaman pribadi tentang hikmah menjadi Operator Sekolah.

    Berikut beberapa manfaat positif ketika seseorang bertugas menjadi Operator / Admin Sekolah, sebagai berikut :

    1. Meningkatkan Kemampuan Dalam Mengoperasikan Komputer

    Sebagaimana diketahui bahwasannya pada era sekarang ini, kemampuan dalam mengoperasikan komputer merupakan skill penting ataupun kemampuan prioritas yang dijadikan salah satu syarat diterimanya seseorang bekerja pada suatu instansi, kantor, hingga perusahaan swasta.

    Dan kriteria ini tentu saja ada pada setiap Operator Sekolah yang sudah terbiasa, dan karena terbiasa maka menjadi bisa. Mulai dari aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolahan angka, hingga kemampuan editing photo, karena dalam proses pengerjaan beberapa terdapat proses unggah atau upload SK maupun gambar-gambar yang terkait sekolah secara online.

    Dan sebelum proses upload photo maka dilakukan proses pemindaian dari SK asli yang kemudian hasil file scan tersebut dikirim secara online. Gambar pun demikian, Rekan-rekan Operator Sekolah dipastikan harus melakukan convert (merubah ukuran) ukuran file agar dapat diunggah (upload), sehingga dalam proses ini kemampuan editing gambar pun meningkat.

    2. Menambah Wawasan tentang Sistem Manajemen Sekolah

    Dengan menjadi Operator Sekolah, tentunya akan semakin memahami Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dari setiap pegawai yang ada di sekolahnya termasuk pemahaman yang terkait dengan linearitas serta validasi tugas tambahan dari masing-masing PTK, selain itu juga semakin memahami yang mana tugas pokok, tugas tambahan, Rekan-rekan Operator Sekolah juga semakin memahami struktur / hierarki kepemimpinan dari level atas hingga bawah dalam sistem manajemen pendidikan di Indonesia.

    3. Melatih Kesabaran, Kedisiplinan dan Persistensi

    Mulai dari proses awal hingga akhir baik yang bersifat online maupun offline, rata-rata sistem pendataan yang disajikan memiliki fitur baru yang tentu saja memerlukan proses pembelajaran, saling share dengan sesama operator sekolah demi hasil pendataan yang berkualitas. Kedisiplinan di sini juga semakin terasah, di mana dalam setiap periode pendataan terdapat batas waktu (deadline) tertentu, dan akurasi, kecepatan, dan ketepatan penyelesaian pelaksanaan tugas tentu menjadi kunci suksesnya proses input, cek, hingga kirim data.

    4. Meningkatkan Pemahaman Terkait Stake Holder Pendidikan di Indonesia

    Dikarenakan dalam setiap proses pendataan baik pada jenjang pendidikan dasar (Dikdas) maupun Dikmen (Pendidikan Menengah) seringkali Operator Sekolah harus memiliki inisiatif untuk menggali informasi secara mandiri mulai dari Situs Kemdikbud, Ditjen Dikdas, Ditjen Dikmen, Referensi Data PDSP, SDM PDSP, VerVal PD, VerVal SP dan lain sebagainya.

    Hal ini tentu saja semakin meningkatkan pemahaman Operator Sekolah terkait stake holder pendidikan di Indonesia, baik lembaga, badan, maupun institusi apa saja yang berhubungan secara langsung dengan satuan pendidikannya tentunya melalui akses internet (online).

    5. Memperluas Jaringan Relasi dan Kenalan se-Indonesia

    Operator Sekolah saat ini dipastikan seringkali saling bertanya dan menjawab dalam beberapa forum / grup operator sekolah secara online. Dikarenakan seringnya komunikasi tentu saja kenal dan lebih dekat akan saling terjalin antara Rekan-rekan Operator Sekolah se-Indonesia.

    6. Cepat Mengetahui Informasi Update Tentang Pendidikan

    Dikarenakan seringnya online, otomatis rekan-rekan Operator Sekolah akan lebih cepat tahu dulu tentang info-info yang terkait dengan pendidikan. Dan saat ini pun telah tersedia beberapa puluhan situs online yang mana adminnya juga bertugas sebagai operator sekolah. Dengan ini maka rekan-rekan Operator Sekolah segera menyampaikan ke PTK maupun Peserta Didik yang terkait dengan informasi tersebut.

    7. Dan Masih Banyak Lagi

    Tentu masih banyak lagi manfaat / hikmah positif menjadi operator sekolah pada akhir-akhir ini yang bermuara pada peningkatan SDM dari Rekan-rekan Operator Sekolah secara umum khususnya pada bidang penguasaan Informasi dan Teknologi modern sekarang ini.

    Demikian beberapa hal positif yang didapat setelah menjadi Operator Sekolah versi admin terlepas dari beberapa masalah yang semoga saja segera ada solusi terbaik bagi kita semua… Aamiin…

    Yang pasti dengan menjadi Operator / Admin Sekolah, SDM kita pasti lebih baik daripada yang sebelumnya.

    Dan ini pada suatu saatnya nanti, semua ini tidak akan pernah sia-sia, bahkan dapat menjadi menjadi bekal / modal yang sangat diperhitungkan dalam karier di masa mendatang, baik sebagai PNS maupun bekerja di bidang swasta, yang jelas kemampuan ini sangat menunjang setiap pribadi Sahabat Operator Sekolah.

    1.587 Guru Terancam Kehilangan Tunjangan Fungsional dan Profesi

    Sebanyak 1.587 guru di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara harus siap kehilangan haknya. Selain hak tungangan fungsional, para pendidik ini juga akan kehilangan tunjangan profesi.

    http://www.volimaniak.com/
    Menurut Kepala Bagian Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Amran, penghilangan tunjangan ini sebagai imbas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ia menyebutkan bahwa regulasi itu mengatur pendidikan guru minimal harus sarjana (S1) jika ingin mendapatkan tunjangan.

    Amran merinci, di Kota Kendari ada 1.587 yang tidak memenuhi kualifikasi S1. Terdiri dari guru TK 390 orang, guru SD 804 orang, guru SMP 77 orang, SMA 19 guru, SMK 290 guru, dan guru SLB 7 orang. Dari data tersebut, sebanyak 639 orang adalah nonPNS sedangkan 948 orang berstatus PNS.

    Meski begitu, para guru yang belum mendapatkan gelar sarjana ini masih diberi kesempatan hingga akhir Desember 2015.

    "Para guru yang belum S1, masih diberi kesempatan untuk meningkatkan kualifikasinya hingga akhir Desember 2015. Makanya, kami berharap para guru bisa memanfaatkan waktu yang ada," kata Amran seperti yang dilansir Kendari News (Grup JPNN.com), Selasa (3/3).

    Guru yang tidak memenuhi kualifikasi S1 hingga Desember tahun ini lanjut Amran akan kehilangan hak  hak subsidi tunjangan fungsional. Tapi khusus tunjangan profesi masih ada toleransi. Guru yang sudah disertifikasi dan sudah memiliki golongan IVa, atau masa kerja diatas 20 tahun, serta usia telah menginjak usia 50 tahun tetap akan mendapatkan hak profesinya.

    Revisi Uang Makan PNS Tahun 2015

    Beberapa waktu yang lalu seiring adanya update Aplikasi GPP tanggal 10 Maret 2015 terdapat perubahan tarif uang makan PNS (pusat) dengan penurunan yang sama tiap golongan yakni sebesar Rp 5000. Padahal pada bulan Januari 2015 uang PNS masih menggunakan tarif yang lebih tinggi berdasarkan Standar Biaya Masukan TA 2015.
    Aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat) adalah aplikasi Aplikasi untuk melakukan administrasi pengelolaan belanja pegawai khususnya gaji PNS Pusat yang anggarannya langsung dari APBN. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah dan menghitung gaji, uang makan dan uang lembur.
    Adanya perubahan tarif uang makan pada aplikasi GPP menimbulkan tanda tanya apakah ada perubahan SBM TA 2015. Pertanyaan itu terjawab dengan diterbitkannya PMK No 57/PMK.02/2015 bertanggal 18 Maret 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan TA 2015.
    Disebutkan pertimbangan perubahan adalah dalam rangka menindaklanjuti kebijakan belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015 yang efektif dan efisien khususnya terkait kebijakan belanja pegawai. Dengan pertimbangan tersebut Satuan Uang Makan, Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur berubah seperti daftar di bawah ini:
    Uang Makan PNS 2015
    Selain perubahan uang makan PNS, PMK ini juga mengakomodir beberapa usulan penyesuaian standar biaya masukan dari beberapa Kementerian Negara/Lembaga, diantaranya:
    • Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa,
    • Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan,
    • Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
    • Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian,  dan
    • Honorarium Pengajar Diklat.Aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat) adalah aplikasi Aplikasi untuk melakukan administrasi pengelolaan belanja pegawai khususnya gaji PNS Pusat yang anggarannya langsung dari APBN. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah dan menghitung gaji, uang makan dan uang lembur.
      Adanya perubahan tarif uang makan pada aplikasi GPP menimbulkan tanda tanya apakah ada perubahan SBM TA 2015. Pertanyaan itu terjawab dengan diterbitkannya PMK No 57/PMK.02/2015 bertanggal 18 Maret 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan TA 2015.
      Disebutkan pertimbangan perubahan adalah dalam rangka menindaklanjuti kebijakan belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015 yang efektif dan efisien khususnya terkait kebijakan belanja pegawai. Dengan pertimbangan tersebut Satuan Uang Makan, Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur berubah seperti daftar di bawah ini:
      Uang Makan PNS 2015
      Selain perubahan uang makan PNS, PMK ini juga mengakomodir beberapa usulan penyesuaian standar biaya masukan dari beberapa Kementerian Negara/Lembaga, diantaranya:
      • Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa,
      • Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan,
      • Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
      • Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian,  dan
      • Honorarium Pengajar Diklat.

    Arti Status Data SK Tunjangan Profesi PTK dan Pengawas (Sertifikasi) 2015

    Saat pertama membuka Data SK Tunjangan Profesi Seluruh Indonesia banyak ditemukan beberapa yang belum SK, ada juga yang kurang JJM Linier dan sebagainya. Untuk itu saya akan berbagi mengenai Arti dari status dan tindakan yang dilakukan apabila belum SK.

     

    Berikut arti data status Tunjangan Profesi 2015 yang saya sadur dari berbagai sumber:
    1. Belum Update Dapodik
    Artinya:

    a. PTK belum melakukan sinkronisasi di aplikasi Dapodik atau pada NUPTK harus diisi dengan benar nama dan tanggal lahir serta kelulusan.
    b. Pengawas dinas pendidikan belum mengisi data kelengkapan pribadi pada aplikasi tunjangan profesi.

    2. Data Belum Valid atau Masih Edit
    Artinya:

    a. PTK melakukan sinkronisasi namun masih belum valid agar segera melakukan perbaikan untuk menerima tunjangan, dikarenakan syarat penerima tunjangan profesi tidak terpenuhi pada Pasal 15 PP 74 Tahun 2008.
    b. Pengawas Dinas Pendidikan masih melukan pengisian data kelengkapan pribadi pada tunjangan profesi.

    3. Data Siap Usul
    Artinya:

    a. Untuk PTK berdasarkan Pasal 15 PP 74 Tahun 2008 penerima tunjangan profesi sudah valid, namun menunggu verifikasi Dinas Pendidikan masing-masing kota/kabupaten agar data segera di SK kan dan tidak ada masalah administrasi. (terkadang juga terkendala masalah mutasi, contoh ada salah seorang PTK sebut saja C sudah balid namun PTK C sudah mutasi ke Kab D oleh sebab itu OP Dinas harus memutasikan dulu PTK C ke Kabupaten PTK D agar SK tidak terbit di Kabupaten C.

    4. Dalam Proses Usulan Perbaikan Data Kelulusan
    Artinya:

    Dinas Kabupaten/Kota sedang melakukan usulan perbaikan data kelulusan pada SIM Tunjangan Profesi terkait data NUPTK, No Peserta, Kode Bidang Studi, dan Wilayah Tugas dll.

    5. PTK Tidak Aktif:
    Artinya:

    PTK pensiun, meninggal, cuti, mutasi struktural

    6. Data Siap SK
    Artinya:

    Data sudah valid secara Perundang-undangan dan sudah terverifikasi oleh dinas pendidikan Kab/Kota dan tinggal menunggu nomor SK oleh Admin Tunjangan P2TK Dikdas.

    7. Data Sudah SK
    Artinya:

    Data sudah valid dan sudah ada nomor SK dan segera akan dicairkan oleh dinas Pendidikan Kota/Kabupaten masing-masing.


    8. Data Sudah SK Namun belum valid
    Artinya:

    Bisa terjadi akibat data telat masuk saat melakukan syncronisasi bisa jadi seperti Data pada Golongan ruang berbeda dengan keadaan di info PTK dari Dapodikdas, Nominal gaji disesuaikan dengan golongan jadi jika golongan ruang II/b maka gaji sekitar 2 jutaan. (hal ini segera anda laporkan ke Dinas Pendidikan terkait di Kabupaten/Kota anda mengajar)


    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...