Ujian Nasional 2015 Salah satu Syarat Masuk Perguruan Tinggi di Luar Negeri

Berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), salah satu fungsi ujian nasional (SNP) adalah sebagai dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Implikasinya adalah hasil UN SMA/SMK/MA dijadikan sebagai salah satu pertimbangan atau persyaratan bagi calon mahasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, Nizam mengatakan, tidak hanya perguruan tinggi di Indonesia yang menjadikan Ujian Nasional untuk seleksi masuk. Perguruan tinggi di luar negeri juga memberlakukan hal yang sama bagi calon mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi mereka. Ada passing grade atau nilai minimal UN yang harus dimiliki seorang lulusan SMA/SMK/MA jika ingin masuk ke perguruan tinggi di luar negeri.

”University of Hongkong menggunakan passing grade untuk mendaftar di sana 8,5,” kata Nizam di Jakarta, (26/01/2015). Ia mengatakan, University of Hongkong (UoHK) merupakan salah satu universitas terbaik di Asia.

Bahkan di Malaysia, ujar Nizam, semua perguruan tinggi negeri (PTN) di Malaysia menjadikan UN sebagai dasar seleksi masuk bagi calon mahasiswa asal Indonesia. “Malaysia menggunakan skor 6,0,” katanya.

Nizam mengatakan, dengan begitu calon mahasiswa dari Indonesia tidak perlu lagi mengikuti ujian internasional seperti SAT, IB, atau Cambridge. Cukup dengan Ujian Nasional, mereka bisa masuk ke perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang berlaku.

Penggunaan UN sebagai instrumen seleksi masuk perguruan tinggi di Malaysia dan Hongkong tersebut bukan tanpa dasar. Sebelumnya, pada 16 Januari 2015 lalu delegasi UoHK telah datang ke Indonesia menemui Puspendik Kemendikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk membahas penggunaan Ujian Nasional untuk seleksi masuk UoHK.

Sedangkan pada 29 Januari 2015 mendatang, Malaysia Qualification Agency (MQA) juga akan datang ke Indonesia. Agenda mereka salah satunya akan membahas penggunaan Ujian Nasional sebagai dasar seleksi masuk perguruan tinggi di Malaysia.

Calon Guru Tetap Dibekali Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 (K-13) memang hanya diterapkan terbatas di 6.221 unit sekolah. Namun, perguruan tinggi atau universitas yang mencetak calon guru tetap membekali mahasiswa dengan pembelajaran sesuai K-13.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab menjelaskan, pelaksanaan K-13 hanya pada sekolah tertentu tidak terlalu berdampak signifikan terhadap perkuliahan para calon guru. "Mereka (para calon guru, Red) tetap kami kenalkan dengan pembelajaran berbasis K-13," ujarnya kemarin (14/1).

Alasan mempertahankan pengetahuan K-13 bagi para calon guru adalah Rochmat optimistis suatu saat nanti K-13 juga dilaksanakan secara menyeluruh. Landasannya adalah pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan bahwa implementasi menyeluruh K-13 paling lambat 2018.

"Penghentian sementara K-13 saat ini kan bukan untuk menghapus. Jadi, tidak ada salahnya kami tetap memberikan per­kuliahan dengan gambaran K-13," terang pejabat asal Jombang, Jawa Timur, itu. Secara pribadi, Rochmat menilai pembelajaran berbasis K-13 cukup positif.

Tentang penghentian K-13, Rochmat menyayangkan kebijakan tersebut dilakukan mendadak saat pergantian dari semester ganjil ke semester genap. Alangkah lebih baik jika pembelajaran berbasis K-13 dijalankan dulu secara penuh dalam satu tahun pelajaran. Perkara akan dihentikan, tunggu setelah ujian kenaikan kelas.

Hanya, imbuh Rochmat, kebijakan kurikulum nasional ada di tangan Mendikbud. Dia berharap keputusan Anies menghentikan implementasi K-13 itu dilandasi pertimbangan yang utuh terhadap urusan kurikulum.

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Djaali juga menjelaskan, mahasiswa calon guru di kampusnya tetap diberi wawasan tentang pembelajaran berbasis K-13. "Buat jaga-jaga jika nanti mereka lulus, terus mengajar di sekolah yang menerapkan K-13," ucapnya di Jakarta.

Guru besar bidang evaluasi pendidikan itu menambahkan, setiap universitas diberi kewenangan untuk membuat atau merancang kurikulum pembelajaran sendiri. Tetapi, khusus untuk mahasiswa calon guru, kurikulum perkuliahannya cukup unik, yakni dikenalkan dengan kurikulum sekolah yang berlaku. baca juga 
Selama masa moratorium implementasi Kurikulum 2013, pembelajaran diminta kembali ke KTSP

Sementara itu, untuk rekrutmen mahasiswa baru calon guru, Djaali mengatakan, bakal diberlakukan saringan dua kali. Setelah calon mahasiswa baru lulus seleksi masuk awal, yakni SNM PTN, SBM PTN, atau ujian mandiri, akan ujian lagi.

Menyusun SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Untuk PNS Guru

SKP (Sasaran Kerja Pegawai) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Penyusunan SKP diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Mulai tahun 2014 penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya.

Penilaian Prestasi Kerja PNS terdiri atas unsur : SKP dengan bobot nilai 60% dan Perilaku Kerja dengan bobot nilai 40%.

Penyusunan SKP pejabat fungsional tertentu, kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu. Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan dan penilaian SKP bagi Jabatan Fungsional Tertentu dapat diketahui jumlah target angka kredit yang akan dicapai dan realisasi pencapaian angka kredit setiap tahun.

Contoh formulir SKP




Bagaimana cara menyusun SKP untuk Guru PNS? Penyusunan SKP pejabat fungsional tertentu, kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu. Sehingga sebagai guru, kita mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Kita juga menggunakan Buku 2 Pedoman PKG untuk membantu mengkonversi nilai PKG menjadi angka kredit.

Secara sederhana, cara mengisi SKP sebagai berikut:
Kolom kegiatan tugas jabatan diisi dengan kegiatan sesuai pasal 11 Permenneg PAN & RB No 16 Tahun 2009.

Unsur dan sub unsur kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah:
a. Pendidikan, meliputi:
pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan
pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi.

b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi:
melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran;
melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Konseling; dan
melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi:
pengembangan diri: a) diklat fungsional; dan b) kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
publikasi Ilmiah: a) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan b) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru;
karya Inovatif: a) menemukan teknologi tepat guna; b) menemukan/menciptakan karya seni; c) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;

d. Penunjang tugas Guru, meliputi:
memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya;
memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain : a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya; b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan; c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.

Lebih lengkapnya dapat dilihat di lampiran I Permenneg PAN & RB No 16 Tahun 2009 pada kolom unsur dan sub unsur.

Penyusunan SKP pejabat fungsional tertentu, kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu.

warning bagi para PNS yang suka keluyuran di jam kerja

Ini warning bagi para PNS yang suka keluyuran di jam kerja. KemenPAN-RB bakal menjerat abdi negara yang suka bolos itu dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksi paling tegas ialah pemecatan.

“PNS itu harus efektif. Buat apa negara membayar gaji, kalau PNS-nya senang keluyuran di jam kerja. Saya sarankan para pejabat pembina kepegawaian (PPK), kalau kedapatan stafnya doyan keluyuran, dipecat saja," terang Samsul Rizal, Kabid Perencanaan SDM Aparatur KemenPAN-RB.

Samsul menambahkan, sanksi itu diperkuat dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Seharusnya, PNS bekerja pukul 08:00-16:00. Sikap indisipliner itulah yang menyebabkan munculnya honorer-honorer untuk mengerjakan tugas PNS. Bila PNS bekerja efektif, Samsul yakin honorer tidak akan ada.

“Jangan dikorting-korting lagi, masuk jam 10:00, pulang jam 14.00. Kalau PNS mentalnya suka keluyuran, bagaimana bisa bekerja dengan baik. Yang ada malah pekerjaan numpuk,” tegas Samsul.

Mendikbud Surati Dinas Pendidikan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13) lalu beralih ke Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP) mendapat respons beragam. Banyak daerah yang ngeyel tetap menjalankan K-13.

Dari tanggapan yang beragam itu, Mendikbud Anies Baswedan mengirimkan surat penghentian implementasi K-13 kali kedua. Bedanya jika pada surat pertama dulu ditujukan ke kepala sekolah, sedangkan surat kedua ini ditujukan ke kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

Harapannya, dinas pendidikan kabupaten dan kota bisa mengkoordinasikan jajaran sekolah di wilayahnya masing-masing. Supaya sekolah-sekolah bisa menuruti keputusan penghentian K-13. Jajaran Kemendikbud akan mengevaluasi "keampuhan" surat kedua itu.

Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Didik Suhardi menuturkan, memang benar banyak sekolah di daerah-daerah yang tetap menjalankan K-13. Sekolah-sekolah itu ogah kembali menerapkan KTSP dengan beberapa alasan.

"Umumnya mereka menetapkan melanjutkan K-13 karena merasa sudah siap," jelas Didik di kompleks DPR, Rabu (21/1). Dia mengatakan salah satu kesiapan dari sekolah adalah buku-buku pembelajaran berbasis K-13 sudah sampai di sekolah.

Didik menjelaskan, sah-sah saja sekolah yang sudah siap untuk tetap menjalankan K-13. Tetapi tidak bisa serta merta memutuskan di internal sekolah sendiri-sendiri.

Sekolah yang tetap menjalankan K-13 harus mendapatkan izin dari Kemendikbud. Setahu Didik, sampai saat ini Mendikbud Anies Baswedan belum mengeluarkan surat persetujuan sekolah di luar sasaran untuk menerapkan K-13.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan sasaran implementasi K-13 hanya di 6.221 unit sekolah. Sementara sekolah lainnya, kembali menjalankan KTSP. Aturan ini berlaku pada Januari ini, tepatnya saat dimulainya semester genap tahun pelajaran 2014/2015.

Didik menjelaskan, di lapangan banyak sekali faktor yang membuat sekolah tetap melanjutkan implementasi K-13. Di antaranya adalah sudah adanya buku pelajaran K-13 di sekolah-sekolah.

Jika buku itu tidak digunakan, kepala sekolah bisa diperiksa aparat penegak hukum terkait pemborosan anggaran negara. "Kepala sekolah tentu takut jika sampai diperiksa kejaksaan," ungkap Didik.

Dengan ketakutan itu, pihak kepala sekolah memilih cara aman. Yakni tetap menggunakan buku-buku K-13 yang sudah telanjur dipesan dan sampai di sekolah. baca juga 
KTSP dan Kurikulum 2013

Namun, jika ada keputusan dari dinas pendidikan kabupaten/kota bahwa semua sekolah harus kembali ke KTSP, kepala sekolah tidak perlu takut untuk mengikutinya. Sebab, keputusan kembali ke KTSP dan menyimpan buku-buku K-13 sudah ada rujukan kebijakan dari dinas pendidikan setempat.

Bentuk Soal Ujian Nasional 2015 Pilihan Ganda

Bentuk soal Ujian Nasional 2015 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Standarnya juga masih sama, tetapi tidak menentukan kelulusan.
“Semua (soalnya) masih pilihan ganda baik yang menggunakan kertas maupun yang menggunakan komputer,” kata Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kapuspendik Balitbang Kemendikbud) Nizam saat memberikan keterangan pers di Kemdikbud, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Nizam menyampaikan hal tersebut menanggapi keresahan publik atas pemberitaan di media yang menyebutkan bentuk soal Ujian Nasional 2015 tidak lagi menggunakan pilihan ganda. “Supaya semua kondusif, saya ingin sampaikan UN di 2015 bentuk-bentuk soalnya masih sama dengan tahun 2014, 2013, dan 2012,” katanya.
Pihaknya juga meralat jadwal Ujian Nasional untuk jenjang SMP sederajat dari yang diumumkan sebelumnya yaitu 4-6 Mei 2015 menjadi 4-7 Mei 2015, sedangkan untuk jenjang SMA sederajat tetap 13-15 April “Dikarenakan untuk SMP ada empat mata pelajaran. Seluruh persiapan Insya Allah sesuai jadwal,” katanya.
Pada kesempatan tersebut Nizam menyampaikan, pihaknya baru-baru ini mendapatkan kunjungan dari delegasi Malaysian Qualifications Agency (MQA) semacam Badan Standar Nasional Pendidikan plus Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Indonesia. Dia mengatakan, MQA selama beberapa tahun terakhir menggunakan hasil Ujian Nasional (UN) untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Malaysia dengan bobot 90 persen.
“Anak Indonesia kalau mau mendaftar di Malaysia cukup menggunakan hasil Ujian Nasional. Sebanyak 10 persen adalah prestasi seni, olahraga, dan pengalaman berorganisasi,” katanya.
Nizam mengatakan, selain digunakan oleh kampus di Malaysia, hasil UN juga digunakan sebagai persyarakan masuk PTN di Hongkong.
Nizam menambahkan, pada tahun ini mulai dirintis Ujian Nasional berbasis komputer secara daring atau online. Pihaknya telah mengirimkan data sebanyak 862 sekolah kepada dinas pendidikan provinsi untuk diverifikasi kelayakan. “Soalnya setara dengan yang berbasis kertas. Model soal pilihan ganda dan waktunya juga sama,” katanya. (Agung SW)

124.461 honorer K2 sudah kantongi NIP

Proses penetapan nomor induk pegawai (NIP) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi honorer kategori dua (K2) yang sudah dinyatakan lulus hingga hari ini masih berjalan. Menurut Kepala BKN Eko Sutrisno, hingga 16 Januari 2015, sudah 124.461 honorer K2 yang kantongi NIP.

"Dari kuota yang ada sekitar 218 ribu, yang sudah kantongi NIP sudah lebih separuhnya. Terbanyak dari daerah karena memang penyebaran honorer terbesar di daerah," kata Eko yang dikutip dari JPNN.

Data BKN menyebutkan, honorer pusat yang sudah resmi mengantongi NIP adalah 5.465 orang. Sedangkan honorer dari daerah sebanyak 119.296 orang.

Menurut Eko, sisa honorer lainnya masih dilakukan verifikasi dan validasi terhadap tenaga honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus. Selanjutnya, merujuk PP 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, baca 
Ingin Jadi PNS, Guru Honorer Harus Lulus Tes maka bagi honorer yang tidak lulus tes sudah tidak ada lagi mekanisme tes ulang.

"Dalam PP 56 kan sudah tegas dinyatakan seleksi terhadap tenaga honorer hanya satu kali. Jadi tidak ada lagi mekanisme tes ulang untuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS," tegasnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja



Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Baca juga : Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.


Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan
Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;  Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusun Perjanjian Kinerja
Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja
Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
Pimpinan SKPD menyusun Perjanjian Kinerja kemudian ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD.

Waktu Penyusunan
Perjanjian Kinerja harus disusun setelah SKPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.
Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak danoutcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Format terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Format Pernyataan
Pernyataan Perjanjian Kinerja pada pemerintah daerah dan SKPD sesuai dengan anak lampiran I/1-4 dan anak lampiran I/2-4 yang memuat paling tidak terdiri atas :
Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu
Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

Lampiran Kinerja
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja pada pemerintah daerah dan SKPD sesuai pada anak lampiran I/3-4 dan anak lampiran I/4-4.

Bagi SKPD yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut.

Download : Format Perjanjian Kinerja
Revisi dan Perubahan

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Download :
PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PERMENPAN No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu laporan kinerja instansi pemerintah

Hasil ujian nasional tahun 2015 akan digunakan untuk tiga hal ini

Hasil ujian nasional tahun 2015 akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk tiga pemanfaatan. Pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, dan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Ketiga hal tersebut mengemuka pada rapat kerja (raker) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan Komisi X DPR RI, di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (27/01/2015).

Dalam paparannya Mendikbud menyampaikan, untuk pemetaan, hasil UN tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah saja. Siswa, orang tua, dan guru juga bisa memanfaatkan hasil UN yang tertera dalam surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) untuk pemetaan dan pembinaan.

Mendikbud mengatakan, dalam laporan hasil Ujian Nasional yang akan diterima siswa ada beberapa komponen yang bisa dibaca. Jika selama ini yang tertera di hasil Ujian Nasional siswa hanya angka dan mata pelajaran, maka di SKHUN tahun ini siswa tidak hanya dapat melihat nilainya tapi juga rerata sekolah, rerata nasional, dan deskripsi nilai.

“Anak bukan hanya mendapatkan angka, tapi juga komponenya,” ujarnya. Komponen yang dimaksud Mendikbud adalah penjabaran setiap mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional. Ia mencontohkan, pada pelajaran matematika misalnya, komponen yang dinilai adalah trigonometri, aritmatika, dan geometri. Siswa dapat melihat dimana kekuatan dan kelemahannya dalam mata pelajaran ini.

Setelah data terkumpul, tidak hanya siswa yang mengetahui kompetensinya, tapi juga guru, sekolah, dan orang tua. Dan untuk perbaikan, hasil tersebut bisa digunakan oleh musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk dijadikan acuan dalam menyusun materi pembelajaran.

Mendikbud menjelaskan, dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa pada mata pelajaran yang diujikan, maka juga dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan tempat siswa melanjutkan pendidikannya. Sekolah baru siswa tersebut bisa menjadikan hasil Ujian Nasional ini sebagai pegangan untuk pembinaan kepada siswa ini.

Dengan pergeseran pemanfaatan hasil ujian nasional ini, Mendikbud berharap agar ujian nasional tidak lagi jadi ujian berisiko tinggi. Ia menekankan, UN harus memiliki orientasi positif dan menjadi insentif. “Itu yang kita dorong,” katanya.

cara menyusun SKP untuk Guru PNS

Penyusunan SKP pejabat fungsional tertentu, kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu. Sehingga sebagai guru, kita mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Kita juga menggunakan Buku 2 Pedoman PKG untuk membantu mengkonversi nilai PKG menjadi angka kredit. baca juga Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk guru dengan angka kreditnya

Secara sederhana, cara mengisi SKP sebagai berikut: 
1. Kolom kegiatan tugas jabatan diisi dengan kegiatan sesuai pasal 11 Permenneg PAN & RB No 16 Tahun 2009. 

2. Unsur dan sub unsur kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah: 
a. Pendidikan, meliputi: 
pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan 
pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi. 

b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi: 
melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran; 
melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Konseling; dan 
melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 

c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi: 
pengembangan diri: a) diklat fungsional; dan b) kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru; publikasi Ilmiah: a) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan b) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru; karya Inovatif: a) menemukan teknologi tepat guna; b) menemukan/menciptakan karya seni; c) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya; 

d. Penunjang tugas Guru, meliputi: 
memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya; memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain : a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya; b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan; c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau d) menjadi tutor/pelatih/instruktur. 

Lebih lengkapnya dapat dilihat di lampiran I Permenneg PAN & RB No 16 Tahun 2009 pada kolom unsur dan sub unsur. 

Penyusunan SKP pejabat fungsional tertentu, kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...