Wednesday, 22 October 2014

Lembar Catatan Fakta dan Perihal Tim Penilai PKG

Penilaian Kinerja Guru memiliki syarat penting dari segi penilaiannya, berkenaan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan perhatikan pada prosesnya dan siapa yang bisa melakukan penilaian serta bagaimana cara penilaian dan berbagai catatan penting pada hasil kinerja guru yang terangkum dalam alur PKG, yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai maupun Penilainya Kepala Sekolah secara langsung, Berikut Persyaratan Legalitas Tim Penilai untuk Penilaian Kinerja Guru/PKG.
  • Kepala Sekolah otomatis sebagai penilai yang dibatasi maksimal 10 guru. 
  • Apabila jumlah Guru di sekolah > 10 orang, maka perlu tambahan petugas Penilai.
  • Setiap satu orang penilai dibatasi minimal 5 dan maksimal 10 guru yang dapat dinilai per tahun. 
  • Khusus PK Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah 
  • Berlaku kriteria - kriteria khusus sebagai penilai
  • Berlaku sanksi - sanksi bagi penilai dan guru jika melanggar prinsip penilaian kinerja guru. 
Lembar Catatan Fakta dan Perihal Tim Penilai PKG
Detil penjelasan sebagai berikut:
Penilaian kinerja guru dilakukan di sekolah oleh Kepala Sekolah. Apabila Kepala Sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri (misalnya karena jumlah guru yang dinilai > 10 Guru), maka Kepala Sekolah dapat menunjuk Guru Pembina atau Koordinator PKB sebagai penilai.  Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah sebagaimana baca disini Pembagian Tugas Padamu Negeri berikut kita simak
A. Kriteria Penilai
Penilai harus memiliki kriteria sebagai berikut:
  1. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat guru/kepala sekolah yang dinilai.
  2. Memiliki Sertifikat Pendidik.
  3. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan menguasai bidang kajian
  4. Guru/Kepala Sekolah yang akan dinilai.
  5. Memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
  6. Memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka.
  7. Memahami PK GURU dan dinyatakan memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru/Kepala Sekolah.
Dalam hal Kepala Sekolah, Pengawas, Guru Pembina, dan Koordinator PKB memiliki latar belakang bidang studi yang berbeda dengan guru yang akan dinilai maka penilaian dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru Pembina/ Koordinator PKB dari Sekolah lain atau oleh Pengawas dari kabupaten/kota lain yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memahami PK GURU. Hal ini berlaku juga untuk memberikan penilaian kepada Guru Pembina. Seperti di jelaskan sebelumnya baca Cara Penilaian PKG

B. Masa Kerja Penilai
Masa kerja tim penilai kinerja guru ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan paling lama tiga (3) tahun. Kinerja penilai dievaluasi secara berkala oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Untuk sekolah yang berada di daerah khusus, penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru Pembina setempat. Jumlah guru yang dapat dinilai oleh seorang penilai adalah 5 sampai 10 guru per tahun.

C. Sanksi Penilai dan Guru
Penilai dan guru yang dinilai akan dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan terbukti melanggar prinsip-prinsip pelaksanaan PK GURU, sehingga menyebabkan Penetapan Angka Kredit (PAK) diperoleh dengan cara melawan hukum. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Diberhentikan sebagai Guru atau Kepala Sekolah dan/atau Pengawas.
  2. Bagi penilai, wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan melakukan proses PK GURU.
  3. Bagi guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK yang dihasilkan dari PK GURU
Lembar Catatan FAKTA PKG
Kami sampaikan informasi bahwa fitur unggah laporan hasil PKG (S22a LAMPIRAN A dan LAMPIRAN B) yang dijadwalkan rilis minggu ini ditunda hingga minggu depan (tanggal akan diumumkan lebih lanjut). Penundaan ini berkaitan dengan adanya penyempuraan sistem dan tambahan kelengkapan dokumen lain yang perlu diunggah juga nantinya, yaitu:

Lembar Catatan Fakta 
Hasil Pengamatan dan Pemantauan Proses Pembelajaran 
(ditulis tangan manual oleh Kepala Sekolah/Tim Penilai)

Fomat Lembar Catatan Fakta silakan unduh di sini

Pembagian Tugas dan peran pada layanan Padamu Negeri

Pembagian Tugas dan peran pada layanan Padamu Negeri masing-masing akun yang sudah tersedia dalam Tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya bisa dijabarkan sebagai berikut, untuk region wilayah yang mestinya melakukan entry data hingga pada tahapan validasi.
Sistem Padamu Negeri dirancang sedimikan rupa, loginnya disesuaikan Peran Pengguna dan mendukung Login Multi-Peran Pengguna (Multi-Roles User). Pembagian tugas berdasarkan Peran Pengguna di Layanan PADAMU NEGERI, meliputi:  Admin/Op LPMP, Admin/Op DInas, Admin/Op Sekolah, dan Individu PTK. Masing-masing peran pengguna memiliki LOGIN hak akses tertentu sesuai lingkup tugas masing-masing, bahkan individu PTK bisa juga berperan sebagai Admin/Op sekaligus di multi sekolah bila diperlukan. Tugas peran selangkapnya dijelaskan berikut ini:

Tugas Peran Admin LPMP Provinsi
http://kkgjaro.blogspot.com/2014/10/inilah-pembagian-tugas-pada-layanan.html
1. Menerima dan verifikasi dokumen ajuan NUPTK Baru (S10)
2. Cetak tanda bukti dan arsip (S11)
3. Mendistribusikan akun institusi dinas dan sekolah (S01)

Tugas Peran Admin/Operator Sekolah
1. Menerima dan verifikasi dokumen PTK Sekolah (A05 dan S03)
2. Entri ajuan ke aplikasi (A05)
3. Cetak tanda bukti entri (S02, S04, S07)
4. Cetak ulang (reset) Akun PTK jika diminta PTK.
5. Melengkapi profil sekolah
6. Tambah data siswa dan Cetak akun siswa

Tugas Peran Admin Dinas Kab/Kota
1. Menerima dan verifikasi dokumen PTK Pengawas (A06, A10, S03 dan S18)
2. Menerima dan verifikasi dokumen PTK Kepala Sekolah (A09)
3. Menerima dan verifikasi dokumen PTK Sekolah (SM01, SM02, SM04, S06, S07, S12)
4. Entri data ke aplikasi (A06, A09, A10)
5. Cetak tanda bukti dan arsip (SM02, SM03, SM05, S01, S08, S09, S10, S13, S18, S19)
6. Cetak ulang (reset) Akun Sekolah jika diminta oleh sekolah.
7. Melengkapi profil dinas

Tugas Peran Individu PTK
1. Melengkapi A05 ajuan registrasi PTK baru untuk diserahkan ke Admin Sekolah
2. Menerima S02 dari Admin Sekolah dan melakukan aktivasi akun ke Padamu Negeri
3. Melengkapi data rinci dan mencetak S03 (diserahkan ke Admin Sekolah)
4. Menerima S07 (Pakta Integritas) dari Admin Sekolah
5. Menerima S08 (Tanda Bukti Bintang 4) dari Admin Dinas
6. Mencetak S12 sebagai ajuan edit data rinci untuk diserahkan ke Admin Dinas
7. Menerima S13 sebagai tanda bukti persetujuan S12 dari Admin Dinas
8. Mencetak S06 ajuan NUPTK Baru (jika memenuhi syarat) untuk diserahkan ke Admin Dinas
9. Menerima S09 sebagai bukti terima ajuan S06 dari Admin Dinas
10. Menerima S11 sebagai bukti penerbitan NUPTK Baru dari Admin LPMP
11. Mencetak SM01 sebagai bukti ajuan mutasi untuk diserahkan ke Admin Dinas
12. Menerima SM02, SMO3 sebagai bukti proses mutasi dari Admin Dinas
13. Melengkapi formular A09 (Ajuan Kepsek) dan A10 (Ajuan Pengawas) untuk diserahkan ke Admin Dinas
14. Menerima S18 (bagi Kepsek) atau S19 (bagi Pengawas) sebagai bukti persetujuan oleh Admin Dinas.

Tugas Peran Individu Siswa
1.  Melakukan isian EDS dari akun yang di dapat dari admin Sekolah
2. Melengkapi data
3. Isian,kode aktifasi wali murid jika diperlukan sudah tersedia.

Sudahkan anda Verval PTK di http://referensi.data.kemdikbud.go.id/?

Sudahkan anda Verval PTK di http://referensi.data.kemdikbud.go.id/? Kalau belum, segera lakukan verivikasi dan validasi di halaman tersebut. Lalu langkah dan fungsinya untuk apa? Silahkan baca artikel ini, semoga ini bisa menjawab pertanyaan anda.
Berikut ini cara  dalam Verval PTK:
  1. Silahkan buka  ke referensi data Dapodik; www.referensi.data.kemdikbud.go.id/
  2. Selanjutnya, setelah berhasil masuk silahkan pilih Data Master.

  1. Kemudian silahkan anda pilih Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( NUPTK ) kemudian klik tombol  Pendidikan Dasar & Menengah.
  2. Kemudian selanjutnya maka akan mucul Jumlah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) tiap Provinsi. Data tersebut diambil berdasar data Seluruh Bentuk Pendidikan dan Sekolah Induk.
  3. Selajutnya silahkan klik tulisan/nama Propinsi lalu Kabupaten lalu Kecamatan dan klik nama Sekolah ( Satuan Pendidikan) dimana rekan-rekan bertugas.
  4. Maka akan muncul Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan  tiap satuan Pendidikan (Sekolah ). Langkah selanjutnya silahkan cari nama sekolah anda kemudian klik menu  Jumlah PTK nya pada ujung kanan.
  5. Setelah anda klik maka akan muncul daftar PTK di sekolah anda. Kemudian silahkan Klik nomor NUPTK anda. Setelah anda klik, maka akan muncul menu untuk PTK.
  6. Untuk dapat bisa Login PTK apabila belum mempunyai user iduser id isi dengan Tempat Lahir dan password diisi dengan Tanggal Lahir (yyyy-mm-dd), lalu klik LOGIN untuk Verval PTK. Selanjutnya ubah user id dan password anda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
  7. Setelah berhasil login silahkan cek data PTK kemudian bandingkan data anda di Dapodik 3.00. Jika belum maka lakukan perbaikan data sekolah dengan hubungi OPERATOR SEKOLAH Data Referensi Pendidikan.

Artikel tentang Verval PTK ini ditulis dengan dasar dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud. Demikian artikel VerVal PTK di http://referensi.data.kemdikbud.go.id/.

Friday, 17 October 2014

Inilah Penjelasan Status Data SK Tunjangan Profesi

Penjelasan berbagai hal akan proses peneritan SKTP/SK Tunjangan Profesi bagi guru-guru yang sudah sertifikasi melalui sinkronisasi dapodik, masuk lembar info PTK/Lembar cek data Guru, pada LTD sendiri kita bisa melihat hasil inputan data kita yang kita sinkronkan melalui aplikasi dapodikdas baca disini, apakah sudah valid data Kita, bagaimana dengan JJM nya, baik JJM Pada inputan dapodik,JJM yang diakui hingga JJM Linear bagi seorang Guru yang sudah sertifikasi karena jika belum tersertifikasi takkan mungkin ada JJM Linearnya namun jika seorang guru yang tersertifikasi namun JJM linearnya tak ada alias kosong maka besar kemungkinan tak akan mendapatkan Tunjangan Profesi nya. Menyangkut penerbitan SK Tunjangan Profesi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan pahami maksud dari keterangan akan data yang belum sesuai, dan yang sudah sesuai hingga, SK yang akan diterbitkan, sebagai berikut penjelasan dari P2TK Dikdas.
Inilah Penjelasan Status Data SK Tunjangan Profesi

Belum Update Dapodik 
Penjelasan :
a. PTK Belum melakukan sinkronisasi data pada aplikasi DAPODIK atau ada perbedaan pengisian NUPTK baca disini, Nama atau Tanggal Lahir antara yang di isi pada DAPODIK dengan Data Kelulusan pada Aplikasi SIM Tunjangan
b. Pengawas : Dinas pendidikan belum melakukan pengisian data kelengkapan pribadi pengawas pada aplikasi Tunjangan Profesi


Data Belum Valid atau Masih Edit
Penjelasan :
a. PTK sudah melakukan sinkronisasi namun data belum valid atau dalam proses perbaikan di aplikasi tunjangan profesi, atau PTK tersebut tidak valid untuk menerima tunjangan profesi dikarenakan syarat penerima tunjangan profesi tidak terpenuhi (Red. Baca kembali PP 74 Tahun 2008 Pasal 15)
b. Pengawas : Dinas pendidikan masih dalam proses melakukan pengisian data kelengkapan pribadi pengawas pada aplikasi Tunjangan Profesi

Data Siap Usul
Penjelasan :
a. Data PTK pada Lembar Info PTK sudah valid menurut Pasal 15 PP 74 Tahun 2008 sebagai penerima tunjangan profesi, namun menunggu verifikasi Dinas Pendidikan masing2 kab/kota agar data yang di SK kan tidak ada permasalah administrasi di lain waktu,
[Contoh PTK A Sudah valid di Kab A namun real PTK A sudah mutasi ke Kab B oleh sebab itu OP Dinas harus memutasikan dulu data PTK A ke Kab B agar tidak terbit SK Di Kab A]

Dalam Proses Usulan Perbaikan Data Kelulusan
Penjelasan : Dinas Pendidikan Kab/Kota sedang melakukan usulan perbaikan data kelulusan pada SIM Tunjangan Profesi terkait data NUPTK, No Peserta, Kode Bidang Studi, Wilayah Tugas dll.


PTK Tidak Aktif
Penjelasan : PTK Tidak aktif, Pensiun, Meninggal, Cuti atau Mutasi Struktural

Data Siap SK
Penjelasan : Data Sudah Valid secara Peraturang dan Perundang2an dan Sudah di verifikasi oleh dinas pendidikan Kab/kota menunggu di terbitkan nomor SK oleh Admin Tunjangan P2TK DIKDAS

Data Sudah SK
SUDAH SK .. TUNGGU PEMBAYARAN OLEH DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA MASING2
SEMUA PIHAK SEDANG BEKERJA DAN DATA AKAN TERUS BERUBAH, JADI NGA PERLU DI TANYA MASALAH WAKTU, dan berikut Penjelasan Isian Lembar Info PTK


Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru

Profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

Pelaksanaan PK GURU dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK GURU dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu.

Untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK GURU harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal.

Hasil PK GURU dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai input dalam penyusunan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Hasil PK GURU juga merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru.

Pelaksanaan terintegrasi antara PK GURU dan PKB akan menciptakan guru yang mempunyai motivasi tinggi, berdedikasi tinggi, terampil dalam membangkitkan minat peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh untuk berkompetisi di era global.

Pedoman pelaksanaan PK GURU ini disusun untuk memperluas pemahaman semua pihak terkait tentang prinsip, proses, dan prosedur pelaksanaan PK GURU, sebagai suatu sistem penilaian kinerja yang berbasis bukti (evidence-based appraisal).

Pedoman PK GURU mengatur tentang tata cara penilaian dan norma-norma yang harus ditaati oleh penilai, guru yang dinilai, serta unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian. Pedoman pelaksanaan PK GURU bisa diunduh di sini.

Semoga Bermanfaat

KTSP dan Kurikulum 2013

Setiap diberlakukannya kurikulum baru selalu diberikan nama pada kurikulum baru tersebut. Pemberian nama tersebut dikaitkan dengan tahun pemberlakuannya. Misal kurikulum yang diberlakukan pada tahun 1975 disebut kurikulum 75. Kurikulum yang diberlakukan pada tahun 1984 disebut kurikulum 84. Kurikulum yang diberlakukan pada tahun 1994 disebut kurikulum 1994. Kurikulum yang diberlakukan pada tahun 2004 disebut  kurikulum 2004. Khusus untuk kurikulum 2004 sering disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum KBK ini tidak berumur panjang, karena pada tahun 2006 diberlakukan kurikulum baru lagi yang disebut kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini lebih populer dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Karena sejak diberlakukan kurikulum 2006 ini sekolah (satuan pendidikan) harus membuat kurikulum sendiri, yang tentu tiap sekolah berbeda kurikulumnya, namun begitu tetap mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan, di antaranya permen no 22 tahun 2006  tentang Standar Isi, permen no 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Sebutan kurikulum (kurikulum 94 misalnya) sebenarnya bukan sebutan resmi, karena sebutan itu tidak tercantum di dalam dokumen resmi seperti permen. Demikian juga sebutan kurikulum 2013 itu juga tidak ada dalam permen, baik permen no 54 tentang Standar Kompetensi Lulusan, permen no 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 tahun 2013. Termasuk permen 81A tentang Implementasi Kurikulum (bukan Implementasi Kurikulum 2013). Jadi sebutan kurikulum 2013 itu bukan sebutan resmi. Oleh karena diimplementasikan pada tahun 2013 maka kurikulum itu disebut kurikulum 2013.

Lalu apa kaitannya dengan sebutab KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)? Ketika muncul kurikulum 2013 semula saya beranggapan bahwa kita tidak perlu membuat kurikulum di sekolah (satuan pendidikan). Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan kurikulum KTSP (yang diberlakukan pada tahun 2006) dan anggapan saya Kurikulum 2013 itu bukan KTSP lagi, dengan demikian sekolah tidak perlu lagi membuat kurikulum di tingkat sekolah (tingkat satuan pendidikan). Ternyata anggapan saya salah. Walupun sekolah sudah menerapkan kurikulum 2013, tetap sekolah itu membuat kurikulum di tingkat sekolah (satuan pendidikan). Kurikulum yang dibuat oleh sekolah itulah yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Jadi untuk SMA/SMK yang tahun pelajaran 2013/2014 menerapkan kurikulum 2013 sekolah tersebut tetap membuat kurikulum di tingkat sekolah (KTSP), yang isinya adalah kurikulum 2013 untuk kelas X dan kurikulum 2006 untuk kelas XI dan XII. Jadi Saat ini KTSP itu terdiri dari Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006. Jadi Kurikulum 2013 itu merupakan bagian dari KTSP. Ketika semua kelas, kelas X, XI dan XII sudah melaksanakan Kurikulum 2013 maka KTSP yang dibuat oleh sekolah itu hanya berisi kurikulum 2013.  Jadi nantinya KTSP itu identik dengan kurikulum 2013, sama halnya pada tahun 2006 KTSP itu identik dengan kurikulum 2006.

Monday, 13 October 2014

Download Perangkat Pembelajaran Kurikulum 2013


Download Perangkat Pembelajaran Kurikulum 2013

Dalam implementasi Kurikulum 2013 ada beberapa perangkat pembelajaran yang sudah dibuatkan pusat dan ada perangkat pembelajaran yang harus dikembangkan guru sendiri. Kurikulum 2013 sebagai pengembangan Kurikulum KTSP sudah mulai diterapkan tahun pelajaran 2013/2014 ini. Meskipun demikian, penerapannya terbatas pada sekolah-sekolah tertentu.

Kurikulum 2013 yang diterapkan di tingkat Sekolah Dasar (SD) banyak mengubah metode pembelajaran. Materi tidak lagi disampaikan per mata pelajaran melainkan per tema. Model pembelajaran tematik integratif menjadikan tema sebagai pengikat berbagai materi mata pelajaran. Setiap satu semester kurang lebih terdapat delapan tema yang harus diselesaikan.

Dari beberapa pelatihan Kurikulum 2013 kepada guru yang disampaikan oleh LPMP diberikan beberapa contoh perangkat pembelajaran Kurikulum 2013. Perangkat pembelajaran Kurikulum 2013 sedikit berbeda dengan perangkat pembelajaran yang digunakan pada kurikulum sebelumnya. Berikut perangkat pembelajaran Kurikulum 2013 yang bisa didownload dengan cara klik tautan di bawah ini;


Dengan perangkat pembelajaran yang lengkap dan benar, proses kegiatan belajar yang berjalan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Penerapan Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap. Ditargetkan pada tahun 2015 seluruh SD, mulai dari kelas 1-6 sudah 100 persen memakai Kurikulum 2013

Sumber: http://www.sekolahdasar.net/2013/09/download-perangkat-pembelajaran-kurikulum-2013.html#ixzz3G3K11e1l
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...