Wednesday, 29 October 2014

Cara Cek Calon Peserta UN SD, SMP, SMA/SMK dan Sederajat TP 2014/2015

Peyiapan data awal calon peserta Ujian Nasional (UN) SD, SMP, SMA/SMK, dan Sederajat tahun pembelajaran 2014/2015 kelas 6, 9, dan 12 telah dilakukan. Data awal ini bersumber dari data Dapodikdas, Dapodikmen, Emis (Madrasah) yang telah dikirimkan/ disinkronisasi serta telah melalui Verval PD oleh Operator Sekolah lembaga masing-masing.

Cara cek calon peserta UN SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat tahun pelajaran 2014/2015 :
  1. Silahkan menuju ke laman resmi Data Calon Peserta UN Kemdikbud disini: http://un.data.kemdikbud.go.id
  2. Klik login pada pojok kanan atas laman/situs
  3. Selanjutnya masukkan Username/Email dan Password sesuai dengan yang digunakan di akun SDM Operator Sekolah
  4. Jika login berhasil maka akan tampil data calon peserta UN pada satu sekolah.
  5. Untuk download file .pdf silahkan  klik menu tombol "Export to PDF" di pojok kiri atas laman.
  6. Mekanime data awal UN dan US tahun pembelajaran 2014/2015 silahkan download di DISINI
CATATAN:
  • Untuk perubahan data dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan data Verval PD, cara verval bisa di simak DISINI 
  • Untuk penambahan jumlah calon peserta UN dapat dilakukan melalui aplikasi Dapodik
Sekian informasi tentang Cek Calon Peserta UN SD, SMP, SMA/SMK dan Sederajat TP 2014/2015, semoga bermanfaat.

DAPODIKDAS FENOMENA.....

Begitu pentingnya data pada aplikasi DAPODIKDAS ini.... karena dijadikan sebagai bahan beberapa kebijakan KEMDIKBUD, diantaranya :
1. BOS
2. ANEKA TUNJANGAN PTK
3. UN 2014-2015
4. .......

Selain prosedur instalasi dan pengentryan pada aplikasi DAPODIKDAS G3, ada yang teramat PENTING dilakukan, diantaranya :
1. KEPALA SEKOLAH memberikan PENUGASAN KEPADA OPS (OPS menguasasi penggunaan aplikasi, kompetensi di bidang ilmu komputer, dan internet)
2. perhatian khusus (Monitoring) oleh Kepala Sekolah terhadap data yang dikerjakan OPS yang bertugas.
3. KEPALA SEKOLAH, memberikan reward tersendiri kepala OPS terkait pendataan ini, karena mengetahui begitu beratnya tugas OPS dalam menuju kevalidan data untuk berbagai kebijakan tersebut.

FENOMENA SEKARANG
1. BANYAK OPS mengundurkan diri dari tugas nya karena kurannya perhatian oleh Kepala Sekolah ( Top Level Management disekolah)
2. Mudahnya Kepala Sekolah menggantikan posisi OPS lama dengan yang baru, karena OPS lama Meminta Perhatian Dari Kepala Sekolah.

Semoga Kepala Sekolah, dan elemen terkait didalamnya mengenai kebijakan dan kewenangan... untuk lebih memperhatikan SUMBER DAYA MANUSIA YANG ADA dalam proses pendataan ini....

Menggantikan OPS LAMA dengan OPS yang baru, penuh resiko, jika OPS baru harus belajar dari awal mengenai aplikasi Dapodikdas ini dalam waktu yang sesaat. Bijaksanalah dalam mengambil keputusan..... Thinks Smart Like Smart Phone......

---Salam Data Berkualitas Untuk Pendidikan Lebih Berkelas--

PROGRAM PENCAIRAAN TUNJANGAN PROFESI GURU MENJADI SALAH SATU SASARAN KAJIAN DAN PENELITIAN KPK

Sebagaimana berita yang dilansir dari jpnn.com berikut ini bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan kajian dan penelitian tentang pengadaan barang dan jasa.

Salah satu sasaran mereka adalah program pencairan tunjangan profesi guru (TPG) di Kemendikbud. Kebetulan sampai saat ini pengaduan masalah pencairan TPG belum juga surut.

Irjen Kemendikbud Haryono Umar menuturkan, memang benar pencairan TPG masih sarat masalah.
“Laporan yang masuk ke kamis masih banyak,” tandasnya kemarin. Tetapi Haryono mengelak jika dijadikannya Kemendikbud sebagai sasaran penelitian KPK itu terkait dengan masalah pencairan TPG.

Semua kementerian atau lembaga tentu menjadi objek penelitian kajian kebijakan pengadaan barang dan jasa oleh KPK. Dari hasil kajian itu, nantinya KPK akan membuat rekomendasi perbaikan.

“Tahun lalu Kemendikbud juga menjadi objek penelitian. Khususnya pelayanan dasar di Ditjen Pendidikan Tinggi,” kata Haryono.

Mantan pimpinan KPK itu justru berharap kajian KPK atas pelayanan TPG di Kemendikbud nanti membuahkan banyak saran perbaikan. Sebab dia juga sedang terus mencari solusi mengatasi laporan masalah pencairan TPG oleh masyarakat.

“Laporan paling banyak adalah pungutan oleh dinas pendidikan kepada guru penerima TPG,” katanya.

Haryono menuturkan pengutan itu bisa dijatuhi sanksi pidana karena masuk kategori gratifikasi. Dia menjelaskan polisi atau KPK harus ekstra tegas kepada jajaran dinas pendidikan yang masih menerima pemberian uang dari guru-guru penerima TPG.

Haryono menuturkan tidak mungkin pemberian dari para guru itu bersifat sukarela. Pemberian itu diduga kuat diawali dari ancaman dari dinas pendidikan. Haryono lantas berusaha membuktikan laporan itu.

Dari salah satu inspeksi di sekitar Jakarta beberapa waktu lalu, Haryono menemukan ada sejumlah guru yang menyerahkan uang Rp 30 juta ke jajaran dinas pendidikan setempat.

“Guru bilangnya sukarela,” tutur Haryono. Tetapi temuan di lapangan ini sudah masuk kajian KPK. Haryono berharap kasus ini berujung pada praktek penyuapan atau pemberian gratifikasi. Sebab yang menerima uang Rp 30 juta itu adalah oknum pegawai dinas pendidikan setempat.

Menurut Haryono uang TPG itu adalah hak pribadi guru. Dia menghimbau supaya guru penerima TPG tidak meladeni permintaan upeti dari dinas pendidikan setempat. Keputusan guru layak mendapatkan TPG atau tidak, merupakan kewenangan Kemendikbud bukan dinas pendidikan daerah.

Haryono menjelaskan pencairan TPG secara langsung ke rekening guru niatnya untuk menghindari pemangkasan. Tetapi meskipun sudah dicairkan langsung ke guru, masih saja ada praktek pemangkasan dengan modus lain. Yakni guru yang sudah menerima pencairan TPG, wajib setor sejumlah uang ke oknum di dinas pendidikan. (Sumber : jpnn.com)

Sekian dan semoga bermanfaat…

Wednesday, 22 October 2014

Lembar Catatan Fakta dan Perihal Tim Penilai PKG

Penilaian Kinerja Guru memiliki syarat penting dari segi penilaiannya, berkenaan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan perhatikan pada prosesnya dan siapa yang bisa melakukan penilaian serta bagaimana cara penilaian dan berbagai catatan penting pada hasil kinerja guru yang terangkum dalam alur PKG, yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai maupun Penilainya Kepala Sekolah secara langsung, Berikut Persyaratan Legalitas Tim Penilai untuk Penilaian Kinerja Guru/PKG.
  • Kepala Sekolah otomatis sebagai penilai yang dibatasi maksimal 10 guru. 
  • Apabila jumlah Guru di sekolah > 10 orang, maka perlu tambahan petugas Penilai.
  • Setiap satu orang penilai dibatasi minimal 5 dan maksimal 10 guru yang dapat dinilai per tahun. 
  • Khusus PK Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah 
  • Berlaku kriteria - kriteria khusus sebagai penilai
  • Berlaku sanksi - sanksi bagi penilai dan guru jika melanggar prinsip penilaian kinerja guru. 
Lembar Catatan Fakta dan Perihal Tim Penilai PKG
Detil penjelasan sebagai berikut:
Penilaian kinerja guru dilakukan di sekolah oleh Kepala Sekolah. Apabila Kepala Sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri (misalnya karena jumlah guru yang dinilai > 10 Guru), maka Kepala Sekolah dapat menunjuk Guru Pembina atau Koordinator PKB sebagai penilai.  Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah sebagaimana baca disini Pembagian Tugas Padamu Negeri berikut kita simak
A. Kriteria Penilai
Penilai harus memiliki kriteria sebagai berikut:
  1. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat guru/kepala sekolah yang dinilai.
  2. Memiliki Sertifikat Pendidik.
  3. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan menguasai bidang kajian
  4. Guru/Kepala Sekolah yang akan dinilai.
  5. Memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
  6. Memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka.
  7. Memahami PK GURU dan dinyatakan memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru/Kepala Sekolah.
Dalam hal Kepala Sekolah, Pengawas, Guru Pembina, dan Koordinator PKB memiliki latar belakang bidang studi yang berbeda dengan guru yang akan dinilai maka penilaian dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru Pembina/ Koordinator PKB dari Sekolah lain atau oleh Pengawas dari kabupaten/kota lain yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memahami PK GURU. Hal ini berlaku juga untuk memberikan penilaian kepada Guru Pembina. Seperti di jelaskan sebelumnya baca Cara Penilaian PKG

B. Masa Kerja Penilai
Masa kerja tim penilai kinerja guru ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan paling lama tiga (3) tahun. Kinerja penilai dievaluasi secara berkala oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Untuk sekolah yang berada di daerah khusus, penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru Pembina setempat. Jumlah guru yang dapat dinilai oleh seorang penilai adalah 5 sampai 10 guru per tahun.

C. Sanksi Penilai dan Guru
Penilai dan guru yang dinilai akan dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan terbukti melanggar prinsip-prinsip pelaksanaan PK GURU, sehingga menyebabkan Penetapan Angka Kredit (PAK) diperoleh dengan cara melawan hukum. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Diberhentikan sebagai Guru atau Kepala Sekolah dan/atau Pengawas.
  2. Bagi penilai, wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan melakukan proses PK GURU.
  3. Bagi guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK yang dihasilkan dari PK GURU
Lembar Catatan FAKTA PKG
Kami sampaikan informasi bahwa fitur unggah laporan hasil PKG (S22a LAMPIRAN A dan LAMPIRAN B) yang dijadwalkan rilis minggu ini ditunda hingga minggu depan (tanggal akan diumumkan lebih lanjut). Penundaan ini berkaitan dengan adanya penyempuraan sistem dan tambahan kelengkapan dokumen lain yang perlu diunggah juga nantinya, yaitu:

Lembar Catatan Fakta 
Hasil Pengamatan dan Pemantauan Proses Pembelajaran 
(ditulis tangan manual oleh Kepala Sekolah/Tim Penilai)

Fomat Lembar Catatan Fakta silakan unduh di sini

Pembagian Tugas dan peran pada layanan Padamu Negeri

Pembagian Tugas dan peran pada layanan Padamu Negeri masing-masing akun yang sudah tersedia dalam Tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya bisa dijabarkan sebagai berikut, untuk region wilayah yang mestinya melakukan entry data hingga pada tahapan validasi.
Sistem Padamu Negeri dirancang sedimikan rupa, loginnya disesuaikan Peran Pengguna dan mendukung Login Multi-Peran Pengguna (Multi-Roles User). Pembagian tugas berdasarkan Peran Pengguna di Layanan PADAMU NEGERI, meliputi:  Admin/Op LPMP, Admin/Op DInas, Admin/Op Sekolah, dan Individu PTK. Masing-masing peran pengguna memiliki LOGIN hak akses tertentu sesuai lingkup tugas masing-masing, bahkan individu PTK bisa juga berperan sebagai Admin/Op sekaligus di multi sekolah bila diperlukan. Tugas peran selangkapnya dijelaskan berikut ini:

Tugas Peran Admin LPMP Provinsi
http://kkgjaro.blogspot.com/2014/10/inilah-pembagian-tugas-pada-layanan.html
1. Menerima dan verifikasi dokumen ajuan NUPTK Baru (S10)
2. Cetak tanda bukti dan arsip (S11)
3. Mendistribusikan akun institusi dinas dan sekolah (S01)

Tugas Peran Admin/Operator Sekolah
1. Menerima dan verifikasi dokumen PTK Sekolah (A05 dan S03)
2. Entri ajuan ke aplikasi (A05)
3. Cetak tanda bukti entri (S02, S04, S07)
4. Cetak ulang (reset) Akun PTK jika diminta PTK.
5. Melengkapi profil sekolah
6. Tambah data siswa dan Cetak akun siswa

Tugas Peran Admin Dinas Kab/Kota
1. Menerima dan verifikasi dokumen PTK Pengawas (A06, A10, S03 dan S18)
2. Menerima dan verifikasi dokumen PTK Kepala Sekolah (A09)
3. Menerima dan verifikasi dokumen PTK Sekolah (SM01, SM02, SM04, S06, S07, S12)
4. Entri data ke aplikasi (A06, A09, A10)
5. Cetak tanda bukti dan arsip (SM02, SM03, SM05, S01, S08, S09, S10, S13, S18, S19)
6. Cetak ulang (reset) Akun Sekolah jika diminta oleh sekolah.
7. Melengkapi profil dinas

Tugas Peran Individu PTK
1. Melengkapi A05 ajuan registrasi PTK baru untuk diserahkan ke Admin Sekolah
2. Menerima S02 dari Admin Sekolah dan melakukan aktivasi akun ke Padamu Negeri
3. Melengkapi data rinci dan mencetak S03 (diserahkan ke Admin Sekolah)
4. Menerima S07 (Pakta Integritas) dari Admin Sekolah
5. Menerima S08 (Tanda Bukti Bintang 4) dari Admin Dinas
6. Mencetak S12 sebagai ajuan edit data rinci untuk diserahkan ke Admin Dinas
7. Menerima S13 sebagai tanda bukti persetujuan S12 dari Admin Dinas
8. Mencetak S06 ajuan NUPTK Baru (jika memenuhi syarat) untuk diserahkan ke Admin Dinas
9. Menerima S09 sebagai bukti terima ajuan S06 dari Admin Dinas
10. Menerima S11 sebagai bukti penerbitan NUPTK Baru dari Admin LPMP
11. Mencetak SM01 sebagai bukti ajuan mutasi untuk diserahkan ke Admin Dinas
12. Menerima SM02, SMO3 sebagai bukti proses mutasi dari Admin Dinas
13. Melengkapi formular A09 (Ajuan Kepsek) dan A10 (Ajuan Pengawas) untuk diserahkan ke Admin Dinas
14. Menerima S18 (bagi Kepsek) atau S19 (bagi Pengawas) sebagai bukti persetujuan oleh Admin Dinas.

Tugas Peran Individu Siswa
1.  Melakukan isian EDS dari akun yang di dapat dari admin Sekolah
2. Melengkapi data
3. Isian,kode aktifasi wali murid jika diperlukan sudah tersedia.

Sudahkan anda Verval PTK di http://referensi.data.kemdikbud.go.id/?

Sudahkan anda Verval PTK di http://referensi.data.kemdikbud.go.id/? Kalau belum, segera lakukan verivikasi dan validasi di halaman tersebut. Lalu langkah dan fungsinya untuk apa? Silahkan baca artikel ini, semoga ini bisa menjawab pertanyaan anda.
Berikut ini cara  dalam Verval PTK:
  1. Silahkan buka  ke referensi data Dapodik; www.referensi.data.kemdikbud.go.id/
  2. Selanjutnya, setelah berhasil masuk silahkan pilih Data Master.

  1. Kemudian silahkan anda pilih Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( NUPTK ) kemudian klik tombol  Pendidikan Dasar & Menengah.
  2. Kemudian selanjutnya maka akan mucul Jumlah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) tiap Provinsi. Data tersebut diambil berdasar data Seluruh Bentuk Pendidikan dan Sekolah Induk.
  3. Selajutnya silahkan klik tulisan/nama Propinsi lalu Kabupaten lalu Kecamatan dan klik nama Sekolah ( Satuan Pendidikan) dimana rekan-rekan bertugas.
  4. Maka akan muncul Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan  tiap satuan Pendidikan (Sekolah ). Langkah selanjutnya silahkan cari nama sekolah anda kemudian klik menu  Jumlah PTK nya pada ujung kanan.
  5. Setelah anda klik maka akan muncul daftar PTK di sekolah anda. Kemudian silahkan Klik nomor NUPTK anda. Setelah anda klik, maka akan muncul menu untuk PTK.
  6. Untuk dapat bisa Login PTK apabila belum mempunyai user iduser id isi dengan Tempat Lahir dan password diisi dengan Tanggal Lahir (yyyy-mm-dd), lalu klik LOGIN untuk Verval PTK. Selanjutnya ubah user id dan password anda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
  7. Setelah berhasil login silahkan cek data PTK kemudian bandingkan data anda di Dapodik 3.00. Jika belum maka lakukan perbaikan data sekolah dengan hubungi OPERATOR SEKOLAH Data Referensi Pendidikan.

Artikel tentang Verval PTK ini ditulis dengan dasar dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud. Demikian artikel VerVal PTK di http://referensi.data.kemdikbud.go.id/.

Friday, 17 October 2014

Inilah Penjelasan Status Data SK Tunjangan Profesi

Penjelasan berbagai hal akan proses peneritan SKTP/SK Tunjangan Profesi bagi guru-guru yang sudah sertifikasi melalui sinkronisasi dapodik, masuk lembar info PTK/Lembar cek data Guru, pada LTD sendiri kita bisa melihat hasil inputan data kita yang kita sinkronkan melalui aplikasi dapodikdas baca disini, apakah sudah valid data Kita, bagaimana dengan JJM nya, baik JJM Pada inputan dapodik,JJM yang diakui hingga JJM Linear bagi seorang Guru yang sudah sertifikasi karena jika belum tersertifikasi takkan mungkin ada JJM Linearnya namun jika seorang guru yang tersertifikasi namun JJM linearnya tak ada alias kosong maka besar kemungkinan tak akan mendapatkan Tunjangan Profesi nya. Menyangkut penerbitan SK Tunjangan Profesi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan pahami maksud dari keterangan akan data yang belum sesuai, dan yang sudah sesuai hingga, SK yang akan diterbitkan, sebagai berikut penjelasan dari P2TK Dikdas.
Inilah Penjelasan Status Data SK Tunjangan Profesi

Belum Update Dapodik 
Penjelasan :
a. PTK Belum melakukan sinkronisasi data pada aplikasi DAPODIK atau ada perbedaan pengisian NUPTK baca disini, Nama atau Tanggal Lahir antara yang di isi pada DAPODIK dengan Data Kelulusan pada Aplikasi SIM Tunjangan
b. Pengawas : Dinas pendidikan belum melakukan pengisian data kelengkapan pribadi pengawas pada aplikasi Tunjangan Profesi


Data Belum Valid atau Masih Edit
Penjelasan :
a. PTK sudah melakukan sinkronisasi namun data belum valid atau dalam proses perbaikan di aplikasi tunjangan profesi, atau PTK tersebut tidak valid untuk menerima tunjangan profesi dikarenakan syarat penerima tunjangan profesi tidak terpenuhi (Red. Baca kembali PP 74 Tahun 2008 Pasal 15)
b. Pengawas : Dinas pendidikan masih dalam proses melakukan pengisian data kelengkapan pribadi pengawas pada aplikasi Tunjangan Profesi

Data Siap Usul
Penjelasan :
a. Data PTK pada Lembar Info PTK sudah valid menurut Pasal 15 PP 74 Tahun 2008 sebagai penerima tunjangan profesi, namun menunggu verifikasi Dinas Pendidikan masing2 kab/kota agar data yang di SK kan tidak ada permasalah administrasi di lain waktu,
[Contoh PTK A Sudah valid di Kab A namun real PTK A sudah mutasi ke Kab B oleh sebab itu OP Dinas harus memutasikan dulu data PTK A ke Kab B agar tidak terbit SK Di Kab A]

Dalam Proses Usulan Perbaikan Data Kelulusan
Penjelasan : Dinas Pendidikan Kab/Kota sedang melakukan usulan perbaikan data kelulusan pada SIM Tunjangan Profesi terkait data NUPTK, No Peserta, Kode Bidang Studi, Wilayah Tugas dll.


PTK Tidak Aktif
Penjelasan : PTK Tidak aktif, Pensiun, Meninggal, Cuti atau Mutasi Struktural

Data Siap SK
Penjelasan : Data Sudah Valid secara Peraturang dan Perundang2an dan Sudah di verifikasi oleh dinas pendidikan Kab/kota menunggu di terbitkan nomor SK oleh Admin Tunjangan P2TK DIKDAS

Data Sudah SK
SUDAH SK .. TUNGGU PEMBAYARAN OLEH DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA MASING2
SEMUA PIHAK SEDANG BEKERJA DAN DATA AKAN TERUS BERUBAH, JADI NGA PERLU DI TANYA MASALAH WAKTU, dan berikut Penjelasan Isian Lembar Info PTK


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...