Bangsa yang maju dan berdaulat mendambakan rakyatnya sejahtra, tentram, adil dan damai. Kemajuan suatu bangsa dapat dinilai dari bagaimana penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan terhadap rakyatnya di suatu bangsa tersebut berlangsung? Negara yang lebih modern dan maju, tigkat pendidikannya relatif lebih baik dibanding negara yang masih berkembang. Dengan majunya teknologi diera globalisasi sekarang ini, manusia harus selalu dituntut meningkatkan proses berpikir melalui penciptaan dan perbaikan dalam menginovasi agar peradaban manusia makin meningkat seiring dengan perkembangan jaman.
Pada kenyataannya terbukti bahwa belum ada cara yang lebih inovasi dalam upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia selain dengan melalui pendidikan, hanya dengan melalui pendidikanlah satu -satunya alat agar manusia dapat menigkatkan kemampuannya.
Dalam teori inovasi pendidikan menyatakan bahwa ketertinggalan pendidikan menjadikan suatu kebodohan, kebodohan akan selalu berkorelasi dengan kemiskinan. Jadi dari pernyataan diatas dapatlah disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat dan bangsanya maka strategi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan adalah dari sisi pendidikannya, hanya pelayanan berpendidikan yang memadailah, orang dapat meningkatkan dan mempunyai kopetensi yang baik, agar dapat menggunakan kopetensinya secara malsimal dalam mengarungi dan menghadapi segala tantangan hidup yang semakin hari makin meningkat tajam.
Wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang sudah diinstruksikan oleh Pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudoyono sampai saat ini belum berjalan maksimal. Anggaran adalah masalah utama mengapa program ini belum berjalan maksimal.
“Program wajar 12 tahun sudah lama kami cetuskan. Sayangnya kebijakan ini tidak berbanding dengan anggaran. Itu sebabnya banyak program yang tidak jalan," kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad, Kamis (24/9) melalui jpnn.com.
Walaupun anggaran terbatas, Hamid menuturkan Kemdikbud tetap akan menyerahkan program Pendidikan Menengah ini ke provinsi yang rencananya akan dilakukan bulan April sampai Oktober 2016 mendatang. Sehingga masing-masing Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap program Wajar tersebut.
“Pemda jangan hanya ingin anggarannya dari pusat terus. Pendidikan menengah menjadi tanggung jawab pemda juga. Makanya, tahun depan kewenangannya kami serahkan ke daerah,” tuturnya melalui jpnn.com.
Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, Hamid berharap target 97% siswa mengenyam pendidikan menengah dapat tercapai pada tahun 2020.
sumber : Sumber Referensi
0 komentar: