Berkembangnya dunia Informatika dan pendataan hampir seluruhnya online, Sehingga dapak pengeluaran kas negeara berkurang. Dan apa alasnnya Pemerintah mengingatkan aka gaji PNS tak akan mendapatkan gaji.
inilah kitipan dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Effendi MS Simbolon.
Simbolon menyatakan capaian penerimaan pajak dalam tahun 2015 maksimal hanya 83 persen. Itu berarti akan terjadi defisit APBN Perubahan tahun 2015 yang nilainya setara dengan Rp200 triliun. Hal ini juga akan berimbas pada RAPBN tahun 2016.
Ketika APBN itu defisit, menurut Simbolon, berbagai proyek yang sudah diresmikan maka pembangunannya terpaksa ditunda, karena memang tidak ada uang.
“Bahkan, kalau salah-salah urus dalam kondisi APBN defisit itu, bisa-bisa PNS (pegawai negeri sipil, red) tidak gajian pada bulan Desember mendatang,” kata Effendi Simbolon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10), menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya rencana aliran APBN 2016 ke sejumlah BUMN
Pada kesempatan itu, Effendi menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah BUMN yang diajukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dalam RAPBN 2016 ini sangat besar.
“Permintaan Menteri BUMN kan satu truk duit ditaruh di BUMN. Harusnya abaikan saja. Menggunakan APBN sebagai PMN di APBN akan kembali menyeret anggota DPR berjamaah untuk ikut bertanggungjawab kepada penggunaan uang negara. Saya tidak mengerti, kenapa Bu Rini begitu?” tanya Effendi.
Effendi mempertanyakan, “Ketika penerimaan pajak tidak maksimal, kenapa bisa-bisanya uang rakyat itu oleh komisi terkait di DPR dialihkan ke sektor penyertaan modal negara (PMN) di BUMN-BUMN?.”
Menurut Effendi, APBN seharusnya digunakan untuk belanja fiskal. Karena itu, tidak ada urgensinya dana tersebut dikucurkan ke BUMN.
“Makanya, jangan itu diputus oleh komisi di DPR. Bawa ke Paripurna DPR, biar lembaga ini clear dari berbagai tuduhan memburu rente,” tegas anggota Komisi I DPR RI ini.(fas/jpnn)
Sekian infomasi ini, semoga bermanfaat...
0 komentar: